Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Guruh Soekarnoputra tak setuju dengan pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden di Pilpres 2014. Menurut dia, Jokowi masih harus banyak belajar sebelum memimpin Indonesia.

Guruh mengatakan, seorang presiden harus memiliki wawasan yang luas. Selain itu, kata dia, capres juga harus punya pengetahuan tentang dunia politik luar negeri.

"Pak Jokowi itu masih harus perlu waktu banyak belajar apalagi presiden wawasannya harus luas, tahu politik secara dalam dan mau enggak mau harus dibawa ke alam dunia politik nasional atau internasional," ujar Guruh di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/4).

Dia juga melihat, jiwa Soekarno belum ada di dalam diri Jokowi. Bahkan menurut dia, Jokowi belum matang sebagai calon pemimpin bangsa.

"Kami penerus perjuangan Bung Karno memegang ajaran Bung Karno. Pak Jokowi sudah sematang apa dalam hal ajaran Bung Karno? Ajaran Bung Karno mengajarkan kita tentang ideologi NKRI," terang putra bungsu Bung Karno ini.

Guruh meragukan ideologi yang dimiliki oleh para kandidat capres yang ada saat ini. Dia pun mempertanyakan, pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh para capres tentang ideologi.

"Pemimpin yang ada bermunculan itu apakah mereka paham tentang ideologi, ideologi mana yang mereka pegang," pungkasnya.

Sejumlah politisi tenar DPR RI dikabarkan tidak lolos kembali dalam pemilu legislatif 9 April. Seperti Ruhut Sitompul, Sutan Bhatoegana, Marzuki Alie diyakini tak lolos karena kurang suara dalam pencoblosan kemarin.

Hitung cepat yang dilakukan per dapil oleh Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan, misalnya dari dapil III DKI Jakarta, jumlah delapan kursi yang ada harus diperebutkan puluhan anggota DPR RI yang minimal memperoleh 12,4 persen suara.

SMRC memprediksi, dalam dapil 'neraka' itu PDIP peroleh 3 kursi, Golkar 1 kursi, Hanura 1 kursi, Gerindra 1 kursi, PPP 1 kursi. Artinya, tak ada kursi untuk Partai Demokrat di dapil III. Padahal, di sana ada nama beken seperti Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie.

Nama lain seperti Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul dan Sutan Bhatoegana yang berada di dapil Sumatera Utara 1 terancam tidak lolos ke parlemen. Asumsi ini dilihat dari 10 kursi yang diperebutkan oleh puluhan caleg dengan batas minimum perolehan suara 9,5 persen.

Dari data SMRC, Partai Demokrat hanya memperoleh satu kursi di Sumut 1. Sementara di sana, ada nama Ruhut Sitompul, Sutan Bhatoegana, Ramadhan Pohan dan Abdul Wahab Dalimunthe yang notabene adalah incumbent dan tenar di parlemen.

Menanggapi hasil hitung cepat ini, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana tidak yakin dengan hal tersebut. Menurut dia, Demokrat mampu meraih minimal dua kursi di dapil Sumut 1.

Dia menjelaskan, dari hitung-hitungan manual yang dilakukan timnya, saat ini Demokrat sudah berhasil mengumpulkan 70 ribu suara di dapil Sumut 1. Namun perolehan itu, kata dia, baru 38 persen suara yang masuk, belum seluruhnya.

"Jadi perhitungan kawan kita di sana baru masuk 38 persen kita sudah 70 ribu suara. Masih ada 70 persen lagi, itu baru sepertiga. Jadi bisa jadi 200 ribu, kan satu kursi di dapil Sumut 1 minimal 100 ribu, kemungkinan bisa dua kursi," ujar Sutan saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (14/4).

Dia tak mau berpolemik soal hasil hitung cepat SMRC itu. Sutan hanya yakin dengan timnya di lapangan yang memantau penghitungan langsung di tingkat provinsi.

"Dari kita punya orang di lapangan masuk suara 78 ribu baru sekitar 30 persen," tegas dia.
Sumber: Merdeka.com

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya, Suhardi, belum bisa memastikan arah koalisi partainya jelang menghadapi pemilihan umum presiden Juli nanti. Menurut dia, sampai saat ini partai berlambang kepala garuda itu masih membuka komunikasi dengan berbagai partai politik untuk menjajaki koalisi.

"Hampir semua partai kami jajaki, kemungkinan bisa Demokrat, PKB, PKS, PAN, atau PPP," kata Suhardi saat dihubungi Tempo, Selasa, 15 April 2014. (Baca: 3 Skenario Koalisi Pemilu Presiden)

Namun, katanya, untuk kepastian deklarasi koalisi, Partai Gerindra akan menunggu sampai Komisi Pemilihan Umum merilis hasil penghitungan manual pemilu legislatif. Sebab, mereka tak mau mengukur kekuatan koalisi hanya berdasar hasil hitung cepat versi lembaga survei.

"Kalau sudah kami tentukan sekarang, tapi ternyata suara dari koalisi kurang dari 20 persen kan bahaya, bisa gugur," kata Suhardi. (Baca: Gerindra Ajak Partai yang Mau Usung Prabowo Capres)

Saat disinggung soal Partai Amanat Nasional sebagai kawan koalisi paling potensial, Suhardi membenarkan. Meskipun begitu, Gerindra tak mau hanya terpaku pada satu partai saja, termasuk kemungkinan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Sebab, saat ini beberapa elite politik PAN sudah berani menggaungkan nama ketua umum mereka, Hatta Rajasa, sebagai bakal calon wakil presiden hasil koalisi dengan Gerindra. Bahkan elite PAN di daerah sudah berani mengeluarkan jargon "Prabowo Berjasa" untuk mempopulerkan nama Prabowo dan Hatta.

Suhardi tak mau menanggapi banyak gerakan sejumlah politikus PAN tersebut. Menurut dia, penentuan bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto masih akan dikomunikasikan dengan partai-partai yang akan berkoalisi dengan Gerindra.

Sesuai hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, Partai Gerindra menduduki posisi ketiga terbesar dengan perolehan suara 11,80 persen. Sedangkan PAN berada di posisi keenam dengan perolehan suara 7,50 persen.

Keberhasilan Surabaya dalam menangani permasalahan-permasalahan sosial kembali mengundang perhatian dunia. Pada Rabu, 16 April 2014 mendatang, Kota Surabaya akan mendapat perghargaan Socrates Award 2014 dari Europe Business Assembly (EBA). "Kemarin sudah dipastikan, penghargaannya diserahkan Rabu malam di London, Inggris," kata Wali Kota Surabaya Trirismaharini di Taman Surya, Minggu, 13 April 2014.

Kota Surabaya berhasil meraih Socrates Award untuk kategori City of the Future (Kota Masa Depan), kategori tertinggi yang disabet peraih penghargaan setingkat kota. Risma mengatakan, EBA memandang berbagai permasalahan di Surabaya yang berhasil ditangani secara komprehensif. Indikatornya, intensitas banjir berkurang, kualitas udara membaik, sosial-pendidikan juga lebih baik, dan penanganan sosial dilakukan secara manusiawi.

Tak hanya menerima penghargaan, Risma juga diberi kehormatan untuk menyampaikan paparan dalam forum yang dihelat EBA. Dia akan memaparkan tentang Kota Surabaya secara lengkap, termasuk mengenai konstruksi. "Mereka ingin tahu bahwa Surabaya kota yang proses pembangunannya bergerak di segala bidang," ujarnya. (Baca : Risma Dinilai Bisa Eliminasi Korupsi di Surabaya)

EBA adalah perusahaan independen berbasis di Inggris yang memberi perhatian terhadap pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai organisasi non-pemerintah, EBA mempromosikan transformasi ekonomi praktis, pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
Risma berharap penghargaan kota yang ke sekian kalinya ini dapat melecut motivasi warga kota untuk berani bersaing di kancah global. Artinya, kata dia, kota Surabaya telah diakui dunia yang harus diimbangi dengan komitmen dan kerja keras yang berkelanjutan. "Kalau sudah begini, warga Surabaya harus bisa mengambil keuntungan. Tentunya harus lebih termotivasi untuk jadi lebih baik lagi," ujar wanita 52 tahun itu.